Catatan Sejarah Pulau Weh Sabang

 Kota Sabang yang menjadi bagian dari Pulau Weh menyimpan begitu banyak keunggulan, terutama di sektor sumber daya alamnya. Pulau kecil itu memiliki cadangan energi panas bumi di dua lokasi sekaligus, memiliki danau sebagai sumber air bersih dan potensi pariwisata yang menjanjikan.

Jauh sebelum Sabang menjadi seperti sekarang, sejarah kota itu dimulai sejak masa Kerajaan Aceh. secara garis besar sejarah Sabang terbagi dalam tiga periode yaitu masa Kerajaan Aceh, masa Kolonial Belanda dan masa Jepang.Sabang tempo dulu merupakan daerah benteng pertahanan bagi Bandar Aceh, kini disebut Banda Aceh. konon, di sekitar teluk Balohan pernah ditemukan 40 pucuk meriam kuno. Yang tertinggal hanya satu pucuk dan kini diletakkan di Taman Kanak-kanak Malahayati Sabang. Dalam sebuah buku yang berjudul “Buhairah” karangan Parsi Hshim Beg Fuzumi, dikatakan bahwa dahulu sebuah armada Portugis berusaha merebut Banda Aceh dan pulau bentengnya. Namun, usaha tersebut gagal karena Aceh menumpahkan minyak ke laut dan membakarnya dan memusnahkan armada Portugis.

Pada tahun 1511 Portugis berhasil merebut bandar Malaka. Perebutan ini menyebabkan para pedagang islam nusantara pindah ke Banda Aceh. Jalur pelayaran pun beralit dari selat Malaka ke pantai barat Sumatera.Pada 1 Januari 1513, gabungan armada Demak dari Jawa dan Aceh menyerang Portugis di Malaka, namun gagal. Seiring dengan itu Banda Aceh berkembang pesat. Kala itu Portugis melakukan kerjasama dagang dengan kerajaan Pedir (Pidie) dan Pasai, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dengan Portugis.Tahun 1524 raja Ali Mughayat Syah merebut Pedir dan Pasai, sehingga Portugis terusir. Namun Portugis berusaha mengalahkan Banda Aceh dengan berusaha merebut benteng Aceh di Pulau Weh. Tetapi armada Portugis dapat dikalahkan oleh Aceh. Sehingga Balohan menjadi bagian kerajaan Aceh yang pertama.

Abad XIX negara Belanda, Inggris, Amerika dan Perancis mulai melirik Sumatera. Pada tahun 1824 tercapai perjanjian London antara Belanda dan Inggris yang bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik Belanda-Inggris di Selat Malaka. Perjanjian ini menetapkan ruang lingkup pengaruh masing-masing. Dalam perjanjian itu Inggris menjamin kemerdekaan Aceh, sehingga Aceh pun tumbuh menjadi kekuatan perdagangan dan politik.Tahun 1820-an Aceh berhasil menjadi pemasok sebagian besar pasokan kebutuhan lada dunia. Pada tahun 1860-an Belanda memperoleh konsesi dari Sultan Siak untuk membuka perkebunan tembakau di Deli. Inilah awal konflik Aceh dengan Belanda karena Siak berada di bawah jurisdiksi Aceh.Tahun 1871 tercapai perjanjian Sumatera antara Inggris dan Belanda. Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di Sumatera. Pada tahun 1873 utusan Aceh mengadakan pembicaraan dengan konsul Amerika di Singapura. Pada bulan April 1873 Belanda mendaratkan 3.000 orang pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal Kohler. Namun, serangan Belanda ini dapat dikalahkan oleh Aceh. Bahkan Jenderal Kohler tewas.

Akhir tahun 1873 dikirim ekspedisi kedua yang lebih besar dipimpin oleh Van Swieten. Mereka berhasil menduduki Banda aceh. Perlawanan terus dilakukan oleh Aceh. Belanda membentuk pasukan khusus, pasukan Marsose dipimpin oleh Van Heutz meneruskan penaklukan Aceh. Namun perlawanan Aceh berlanjut terus sampai awal Perang Dunia II.Pulau Weh yang terletak pada 96’ Bujur Timur dan 6’ Lintang Utara sebagai pulau terbarat Indonesia di mulut Selat Malaka menduduki posisi geografis yang strategis. Setiap kapal yang memasuki kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara serta Asia Timur harus melewatinya. Belanda menyadari hal ini, kemudian Belanda membangun kota Sabang dan pelabuhannya.Tahun 1895 Sabang dinyatakan secara resmi menjadi pelabuhan bebas. Sabang terutama berfungsi sebagai pelabuhan pemasok bahan bakar kapal dan pengisian air bersih. Tahun 1899 dibentuklah ‘NV. Zeehaven en Kolenstation Sabang” yang memasok batubara, air bersih, bengkel dan docking kapal, pekerjaan konstruksi serta keagenan perusahaan perkapalan.

Untuk kelengkapan pelabuhan, selain dermaga, dibangun pula gudang-gudang batu bara, derek untuk bongkar muat batu bara yang digerakkan tenaga listrik buatan pabrik Kruppt, Jerman. Belanda juga menempatkan satu pasukan marsose di Sabang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Belanda memasukkan tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga dari Arab, Nias, Cina, Jawa. Oleh karena itu penduduk Sabang sangat heterogen.

Sejak itulah Belanda di Sabang mencapai kejayaannya, dan menjadikan pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan lima besar di Indonesia saat itu, yang hingga kini masih bisa kita lihat dengan jelas jejak karya mereka, mulai dari bangunan pelabuhan, perumahan dan basis pertahanan serta peninggalan aset kultural yang diwariskan kepada warga Sabang, yaitu heterogenitas budaya yang mewatak dalam generasi Sabang.

Artikel ini dikuti dari group Sabang Heritage Society (SHS)

http://atjehpost.com

Anak Aceh : Malik Mahmud yang Asli Lambaro

RUANGAN itu tak terlalu luas, sekitar 10 x5 meter. Sebuah lukisan wajah almarhum Teungku Hasan Muhammad di Tiro terpajang. Di dinding sebelah kiri, ada puluhan foto semenjak Wali Nanggroe muda hingga tutup usia pada 4 Juni 2010 lalu. Memasuki ruangan itu, seperti membaca kembali riwayat hidup Hasan Tiro dalam bingkai foto.

Ada sebuah meja di ruangan tengah. Di ruangan inilah Malik Mahmud menerima tamunya. Tak ada menu istimewa. Hanya ada air mineral, biasanya ada satu sisir pisang barangan --di Aceh disebut pisang ayam-- dan jeruk manis tersaji dalam piring putih.

Hampir setiap hari, ada saja yang datang. Mulai dari sekedar silaturrahmi, diskusi politik, hingga rapat-rapat penting menyangkut arah masa depan Aceh.

Terletak di kawasan Geuceu, Banda Aceh, Malik sudah menempati rumah itu sejak kembali ke Aceh April 2006 lalu. Sebetulnya ini rumah kontrakan.

Setiap hari, sekitar 20-an petugas yang direkrut dari kalangan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka bergantian menjaganya 24 jam. Selain penjaga, Malik ditemani seorang lelaki yang bertugas mengurusi kebutuhannya sehari-hari.

Setelah Teungku Hasan Tiro wafat, Malik menjadi orang nomor satu di tubuh organisasi mantan gerilyawan ini. Dia kini Pemangku Wali Nanggroe.

Sekilas Malik terlihat sebagai sosok yang dingin, misterius dan tertutup. Tak banyak riwayat hidupnya yang diketahui khalayak. Di media, ia hanya bicara sepotong-sepotong. Tapi sesungguhnya, Malik adalah sosok yang enak diajak bicara dan susah berhenti bila bercerita tentang sejarah dan kisah lama. Kadang tertawa lepas, saat mengenang kisah-kisah yang lucu. Kadang serius dengan mimik haru.

Lahir pada 29 Maret 1939 silam, Malik asli berdarah Lambaro, Aceh Besar. Orangtuanya, Teungku Haji Mahmood dan Nyak Asiah, adalah saudagar alias pedagang yang kerap keluar Aceh untuk menjalankan usaha. Pada 1925, karena melanggar aturan Belanda yang memonopoli perdagangan, ayahnya hijrah ke Singapura.

Selain berdagang, Teungku Mahmood terlibat dalam perjuangan mengusir penjajah. Ketika Indonesia merdeka, peran itu masih berlanjut. Saat DI/TII di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh meletus pada 21 September 1953, Tengku Mahmood terlibat langsung mendukung Daud Beureueh, jabatannya sebagai duta. 

Rumahnya menjadi tempat singgah bagi tokoh-tokoh yang ke luar negeri mencari perbekalan perang dan membangun diplomasi dengan negara luar. Jadilah, rumah Malik bagai terminal bagi orang-orang Aceh yang ke sana.

“Rumoh di Singapura ka lagee meunasah,” kenang Malik. Bahkan, ia pernah berbagi kamar dengan Hasan Saleh, salah satu pentolan DI/TII.

Malik yang saat itu masih berusia 14 tahun, sering diminta ayahnya untuk membalas surat para pejuang dari Aceh. Ia juga bertugas sebagai pencuci negative film, gambar-gambar kegiatan DI/TII di Aceh.

Dari situlah ia berkenalan dengan perjuangan Aceh. Ia juga kerap diminta ayahnya menjadi mata-mata, menjaga agar rapat-rapat rahasia tak diketahui intelijen negara. “Malek, ka kalen na awak nyan di lua,” cerita Malik meniru kata sang Ayah. Mendapat perintah, Malik muda pun sigap memantau di luar rumah.

Dari sekian surat yang dibalas, Malik sangat terkesan dengan surat dari Hasan Tiro yang saat itu bermukim di Amerika Serikat. Dari situlah, dia mulai menaruh simpati dengan tokoh yang kemudian memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka. 

Mereka pertama kali bertemu muka awal 1963, saat Hasan Tiro ke Singapura. Dia menginap di rumah Malik dan banyak berdiskusi soal Aceh. Pertemuan itu begitu membekas di benak Malik. “Saya tertarik penampilannya, sopan, wibawa, kharismatik. Saya banyak belajar dari beliau,” kata Malik.

Setelah DI/TII mereda, Malik sibuk membantu ayahnya mengembangkan bisnis. Begitu juga Hasan Tiro yang membangun bisnis di Amerika Serikat. Tapi hubungan keduanya tetap berlanjut dalam surat menyurat.

Malik kerap pulang membangun bisnis. Dia mendengar dan mempelajari bagaimana orang Aceh hidup, juga menyerap aspirasi bahwa warga belum puas terhadap perdamaian. Kesejahteraan hidup masih jauh dari harapan.

Kesempatan untuk bersama Hasan Tiro datang pada 1974. Hasan Tiro yang sempat dilarang masuk ke Indonesia, diijinkan pulang karena abangnya Zainal Abidin meninggal dunia. Syaratnya, tak menyentuh sisi politik. Syarat itu disanggupi.

Berangkatlah Hasan Tiro menuju Kuala Lumpur. Malik menunggu di sana. “Malik saya berangkat ke Aceh, kamu ikut saya.” Malik mengiyakan ajakan itu.

Dari Kuala Lumpur, perjalanan dilanjutkan ke Medan. Muhammad Lampoh Awe yang menunggu di sana mengantar mereka dengan dua mobil. Tujuan pertama adalah rumah Zaini Abdullah – sekarang Zaini adalah Gubernur Aceh-- di Kuala Simpang. Saat itu, Zaini berprofesi sebagai dokter di Puskesmas setempat. Itulah pertama kalinya Malik bertemu Doto Zaini.

Malam itu mereka berbagi cerita, diselingi canda tawa sampai pagi. Banyak warga berkumpul, semua bicara perang dan  menginginkan kembali adanya gerakan kemerdekaan. “Nyoe woe ken untuk meu prang (ini bukan pulang untuk perang),” kata Hasan Tiro kala itu.

Sepanjang Medan – Pidie, mereka kerap singgah di warung-warung. Hasan Tiro saat itu memakai peci dengan baju safari kuning. Juga memegang tongkat. Di mana mereka singgah selalu ramai disambut warga. Di Pidie, mereka sempat diikuti intel pemerintah.

Setelah kepulangan itu, mereka kerap bertemu di Singapura dan membahas politik Aceh. Beberapa tokoh di Aceh juga datang. Sebuah kesimpulan diambil: gerakan kemerdekaan harus dideklarasikan.

Tahun 1976, ketika Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka, Malik tak ikut. Dia memantau dari Singapura. Kabinet dibentuk, Malik mengisi posisi sebagai Menteri Negara.

Sejak itu, panggilan Mentroe melekat di depan namanya.

Sebagai Meuntroe, Malik mendapat tugas berat. Keberadaannya di Singapura yang berbatas langsung dengan Indonesia membuatnya jadi penghubung antara wali dan para gerilyawan. “Jika Wali berhalangan, saya yang menjalankan tugas.”

Ia juga bertugas memasok senjata sampai merekrut pasukan untuk dilatih. Yang fenomenal adalah pelatihan di Maktabah Tazzura di Libya. Bersama Wali, Malik sering ke sana, termasuk menghadiri pertemuan dengan seluruh pasukan gerilyawan yang memperjuangkan kemerdekaan di negaranya pada 1986. Ada dari gerilyawan Philipina dan Thailand, bahkan belahan Afrika lain.

Malik adalah pemikir strategi perang. Dari luar negeri, Malik mengkoordinir pasukan di lapangan lewat Geuchik Umar yang memimpin pasukan gerilyawan.

Ketika Geuchik Umar meninggal, Malik yang mencari penggantinya. Setelah menghubungi para panglima di lapangan, semua merujuk pada satu nama; Abdullah Syafii. Malik lalu menyurati Wali. Balasannya; mengangkat Teungku Lah, nama sapaan Abdullah Syafie, sebagai panglima perang. Surat berlaku satu tahun.

Satu tahun berlalu, masa jabatan habis. Tak nyaman, Teungku Lah menghubungi Malik. “Lalu saya bilang, jalankan saja jabatan itu, ini sudah saya sampaikan secara lisan dan tak perlu surat lagi.” Abdullah Syafii lega, dan terurs memimpin kombatan.

“Saya tak pernah bertemu Teungku Lah sampai beliau syahid. Tetapi semua instruksi dijalankan dengan baik. Sayang, beliau lebih dahulu pergi meninggalkan kita,” kata Malik.

Sepeninggal Teungku Lah, Muzakir Manaf diangkat sebagai pengganti. Berbeda dengan Teungku Lah, Malik sudah sering bertemu Muzakir. Apalagi, Muzakir adalah lulusan terbaik Kamp Tanjura.

Tugas terberat Malik adalah ketika proses perundingan di mulai. Tahun 2003 saat perundingan di Tokyo, Malik menghadapi tugas berat. Perundingan tak men­capai titik temu. GAM menghendaki kemerdekaan Aceh, RI menolak dan hanya memberikan opsi otonomi khusus.

Malik bertanya ke lapangan, dan hasilnya para panglima mengatakan lebih bagus berperang. Perjanjian damai dihentikan, maka Aceh pun berstatus darurat Militer.

Malik bersama Zaini terus memimpin dari Swedia. Bahkan Pemerintah Indonesia pernah memperkarakan mereka sebagai warga asing yang menyulut perang di Indonesia. Mereka sempat ditahan dua malam di penjara sana untuk pemeriksaan, tapi kemudian dilepas lagi karena tak terbukti.

Pintu damai kembali terbuka setelah Aceh dihantam gelombang tsunami 26 Desember 2004. Aceh berduka. Pintu masuk perdamaian dibuka kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Martti Ahtisaari dari Crisis Management Inisiative menjadi mediator. Malik Mahmud memimpin delegasi GAM. Dalam perundingan lima babak itu, damai kemudian ditoreh di Aceh, 15 Agustus 2005.

Damai datang, Malik pun menjadi lebih sering menjejakkan kakinya di Aceh. Sejak itu, dia berpikir kembali untuk membangun Aceh di masa damai. Meninggalkan bisnis dan empat anaknya di luar negeri. Istrinya Mariam Muhammad Said telah tiada.

Malik selalu jadi pendamping Wali sebagai penjaga amanah. Saat wali pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008, Malik lah yang membaca amanah Wali. “Biaya perang mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal. Maka dari itu, peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua,” begitulah amanah Wali.

“Saya akan selalu menjaga amanah Wali untuk kesejahteraan rakyat Aceh, meneruskan perjuangan beliau,” kata Malik.

Ditanya tentang sejumlah kontroversi tentang dirinya yang muncul di internet, Malik hanya tersenyum. "Yang penting kita berbuat yang terbaik saja," ujarnya.

Malam itu, ketika kami pamit pulang, ia mengantar hingga ke mulut pintu.

 http://atjehpost.com

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah memuji pidato dan ingatan kuat yang dimiliki Presiden SBY, menjelang gencatan senjata dan perundingan damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka, medio 2005 lalu.

“Saya tersentuh dengan pernyataan Presiden Yudhoyono. Beliau punya ingatan yang sangat kuat menjelang ‘gencatan senjata’ dan perundingan damai pada waktu itu,” kata Gubernur Zaini kepada Atjeh Post, di Hotel Pullman Jakarta, Senin 12 November 2012.

Gubernur Zaini mengatakan, sudah dua kali ia menyampaikan kekagumannya atas ingatan tajam Presiden SBY. Pertama, ketika ia dan Wagub Muzakir Manaf diterima oleh Presiden SBY dan sejumlah menteri, di kantor Presiden, Juli 2012.

Sementara yang kedua, Zaini menyampaikan kekagumannya saat Presiden SBY pidato dalam acara Multi Donor Fund yang akan menuntup mandatnya di wilayah Indonesia, Jakarta, Senin 12 November 2012. Pidato tersebut tentang tsunami dan kaitannya dengan upaya perdamaian di Aceh.

"Tentu prihatin dan ‘touching’ (menyentuh hati) karena beliau (Presiden SBY) mengingatkan kembali apa yang terjadi dari semula. Tsunami, lalu 30 tahun konflik, dan perselisihan lalu tawaran perdamaian sebagai konsep kunci menyelesaikannya," ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah ketika ditanyakan tanggapannya mengenai isi pidato Presiden SBY.

Zaini membenarkan apa yang dikatakan SBY, tentang memberikan kabar kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada waktu itu, setelah tsunami.

"Dan ya memang saya setuju semua," ujar dia.

Karenanya, kata Zaini, setelah mendapatkan kabar tersebut antara GAM dan TNI di lapangan sepakat untuk gencatan senjata (cease-fire).

"Mereka (TNI) semua turun mengangkat mayat-mayat ketika tsunami, malah TNI yang banyak bantu. Tentu mereka mendengar apa kata atasannya. Tetapi dari semula kami sudah katakan akan meletakkan senjata, dan yang paling penting adalah menolong korban (tsunami)," tutur Gubernur Zaini Abdullah.

Zaini mengatakan, seandainya musibah tsunami tidak ada tentunya proses perdamaian akan membutuhkan waktu lama. Dia mengatakan, proses perdamaian sudah berapa kali dicoba dan menemui kegagalan. Seperti pada tahun 2000, dimana GAM telah mencoba berdamai di Jenewa.

"Tetapi apa yang terjadi mungkin karena tidak ada komunikasi yang bagus antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sehingga kolaps (gagal) perundingan itu ketika di Tokyo, 23 Mei 2003," ujarnya kepada ATJEHPOSTcom.

Dia mengatakan, sebenarnya memasuki tahun 2004-2005 pihak GAM belum berencana untuk melakukan perundingan lagi dengan Indonesia. Tapi, perundingan itu terwujud sendirinya dengan adanya musibah tsunami di Aceh.

Pada waktu itu, kata dia, Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan adanya perdamaian di Aceh. Bahkan, kata dia, GAM saat itu mendapat telepon langsung dari SBY dan JK.

"Ya tentu Presiden sebagai kepala negara, kedua-duanya, dan tentu Pak JK memberi inisiatif agar konflik bisa diselesaikan dengan perundingan."

Dia menceritakan, Jusuf Kalla sudah mencoba melacak keberadaan pimpinan GAM, dari negeri Belanda hingga ke Swedia. Hal tersebut dilakukan JK melalui anggota-anggotanya, seperti Farid Husein dan Hamid Awaluddin.

"Tetapi pada waktu itu kami belum berani karena takut sesuatu yang tidak ada kebenaran," kata Zaini Abdullah.

Selain itu, ujar Zaini Abdullah, waktu tsunami terjadi pihaknya juga dihubungi oleh Juha Christensen, anggota Aceh Monitoring Mission, dan kemudian Presiden Marti Ahtisaari.

"Jadi Juha yang beritahu ketika kami masih di Swedia. Maka saya datang bersama teman-teman ke Finlandia," kata Zaini.

Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Ahtisaari dan mengetahui informasi tersebut, Zaini kemudian menceritakan bahwa Wali Nanggroe GAM Hasan Tiro berpikir positif tentang usulan perdamaian tersebut. Apalagi, Aceh pada saat itu dilanda tsunami.

http://atjehpost.com